Fraksi-Fraksi DPRD Bali Minta Perhatian Pemerintah Optimalkan Pendapatan

04/10/2022 11:04
Gubernur Bali, I Wayan Koster dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nym Sugawa Korry.
banner-single

DENPASAR,Jurnalbali.com – Memasuki bulan Oktober 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menggelar sidang paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

—–

Sidang paripurna ke-35, masa persidangan ke-3 tahun 2022 itu berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali, Senin (3/10/2022).

Persidangan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nym Sugawa Korry dan di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD lainnya, I Nyoman Suyasa .ST. Gubernur Bali, I Wayan Koster hadir langsung dalam acara Sidang Paripurna tersebut.

Kelima fraksi DPRD Provinsi Bali yang terdiri dari partai Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem PSI Hanura menyampaikan pandangan umum tentang Ranperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023.

Fraksi Nasdem PSI Hanura mendorong target pencapaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dipasag lebih besar dari yang tertera pada Raperda APBD 2023.

“Jika melihat situasi Bali saat ini, khususnya melihat tren kedatangan wisatawan mancanegara serta berbagai event nasional dan internasional di Bali, akan lebih bagus lagi jika angka Pendapatan Daerah dipasang lebih besar. Kami melihat ada beberapa komponen yang masih bisa dioptimalkan,” ujar I Wayan Arta, S.H selaku pembaca pandangan umum fraksi Nasdem PSI Hanura.

Perwakilan fraksi Demokrat, menyampaikan bahwa sasaran dan target pembangunan yang telah dirancang agar sesuai dengan rencana.

“Dengan pulihnya kinerja ekonomi Bali tahun 2022 sudah tentu akan memberikan pengaruh yang positif terhadap capaian berbagai indikator pembangunan Bali. Kinerja ekonomi yang membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang akan dirancang dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sehingga diharapkan sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan rencana,” ujarnya.

Baca Juga :   Hari Pertama Dibuka, Rekening Donasi untuk Korban Bencana NTT Terisi Lima Juta

Disisi lain perwakilan fraksi PDI Perjuangan melalui pandangan umum fraksi menyampaikan 5 pendapat yang salah satunya mendorong Gubernur untuk melakukan usaha yang maksimal dalam menggali sumber ekonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Kami mendorong kepada Saudara Gubernur untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif menggali sumber-sumber ekonomi yang baru dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali,” ujar I Kadek Setiawan selaku pembaca pandangan umum fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi partai Gerinda mempertanyakan mengenai anggaran pinjaman pada APBD Tahun 2022 yang tidak terlihat di APBD 2023.

“Dalam perubahan APBD Tahun 2022 di rencanakan ada pinjaman sebesar Rp. 850 miliar untuk menutupi devisit anggaran Tahun 2022, tetapi dalam APBD 2023 hal tersebut tidak terlihat, apakah rencana pinjaman tersebut dibatalkan atau ada belanja daerah yang dikurangi atau diproyeksikan ada pendapatan yang cukup signifikan sehingga devisit anggaran terebut dapat ditutupi. Mohon penjelasannya,” Ujar I Ketut Juliarta, SH selaku pembaca pandangan umum fraksi Gerindra.

Selanjutnya, Terkait Fraksi Partai Golkar menyampaikan agar Gubernur Bali benar-benar mengawal dengan baik hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

“Untuk lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya pendapatan dari sektor kontribusi pariwisata sebesar Rp.105.milyar lebih maka kami Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar Saudara Gubernur benar benar mengawalnya dengan baik sebagaimana amanat Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan (Deviden) atas penyertaan modal Pemprov Bali pada BUMD sebesar Rp.809 Miliar lebih khususnya yang bersumber dari PT.Perseroda Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp.650 miliar maka kami Fraksi Partai Golkar berharap agar saudara Gubernur benar benar menanganinya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat kontribusinya sangat signifikan terhadap PAD,” ujar I Wayan Rawan Atmaja, S.IP,SH selaku pembaca dari fraksi Golkar. (*/BK)

Baca Juga :   Viral Video Arak Campur Kopi, Gubernur Koster Diminta Perbaiki Komunikasi Publik

Rekomendasi Anda

banner-single-post2
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Terkini Lainnya