KPU Bali Efisien: Lebih dari 50 Persen Anggaran Pilkada Serentak 2024 Dikembalikan

27/12/2024 01:32
Array
Ketua KPU provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, (kedua dari kiri) saat media gathering di Istana Taman Jepun Denpasar pada, Senin, 23/12/2024. (Foto/Orin)
banner-single

DENPASAR – Jurnalbali.com

Komisi pemilihan umum (KPU) provinsi Bali, dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024, berhasil melakukan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dari total alokasi sebesar Rp 155 miliar, lebih dari 50 persen anggaran diproyeksikan akan dikembalikan. Hal tersebut disampaikan oleh ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam kegiatan media gathering di Istana Taman Jepun Denpasar, pada Senin, 23/12/2024.

————-

Menurutnya, keberhasilan ini menunjukan sebagai bukti bahwa pilkada serentak mampu menepis anggapan boros anggaran.

“Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengelola anggaran seefektif dan seefisien mungkin. Terbukti, kemungkinan lebih dari 50 persen anggaran akan dikembalikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pilkada serentak memberikan efisiensi lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan terpisah di kabupaten, kota, maupun provinsi.

“Ini menunjukkan bahwa Pilkada serentak betul-betul menghemat anggaran, efektif, dan efisien. Jadi, anggapan bahwa Pilkada menghabiskan banyak biaya itu tidak benar,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

“Semua penggunaan anggaran tidak diselewengkan, melainkan untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat, seperti honorarium penyelenggara, sosialisasi, baliho, dan sebagainya. Selain itu, dana tersebut juga turut menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.

Dalam penjelasannya, ia juga menyinggung pentingnya honorarium bagi penyelenggara yang telah bekerja keras.

“Ini berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan begitu saja. Uang ini dibayarkan kepada mereka yang bekerja untuk mencari pemimpin yang baik,” tegasnya.

Terkait sisa anggaran yang dikembalikan, ia menekankan bahwa dana tersebut harus digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan untuk hal lain.

“Saya pribadi tidak ingin anggaran dikembalikan ke DPR tanpa kejelasan pemanfaatannya. Hak konstitusi masyarakat harus tetap terjaga,” katanya.

Baca Juga :   Resmi Daftar ke KPU Bali, De Gadjah-PAS Siap Bertarung dalam Pilgub Bali 2024

Ia juga berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak dievaluasi secara komprehensif.

“Evaluasi tentu perlu dilakukan, tapi tidak dengan mengubah konsep serentak ini. Saya yakin teman-teman di DPR akan mempertimbangkan dengan matang karena banyak yang mendukung Pilkada serentak ini tetap dipertahankan,” pungkasnya.

Penulis||Orin||Editor||Restin

Rekomendasi Anda

banner-single-post2
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Terkini Lainnya