DENPASAR – Jurnalbali.com
Komisi pemilihan umum (KPU) provinsi Bali, dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024, berhasil melakukan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dari total alokasi sebesar Rp 155 miliar, lebih dari 50 persen anggaran diproyeksikan akan dikembalikan. Hal tersebut disampaikan oleh ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam kegiatan media gathering di Istana Taman Jepun Denpasar, pada Senin, 23/12/2024.
————-
Menurutnya, keberhasilan ini menunjukan sebagai bukti bahwa pilkada serentak mampu menepis anggapan boros anggaran.
“Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengelola anggaran seefektif dan seefisien mungkin. Terbukti, kemungkinan lebih dari 50 persen anggaran akan dikembalikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pilkada serentak memberikan efisiensi lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan terpisah di kabupaten, kota, maupun provinsi.
“Ini menunjukkan bahwa Pilkada serentak betul-betul menghemat anggaran, efektif, dan efisien. Jadi, anggapan bahwa Pilkada menghabiskan banyak biaya itu tidak benar,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.
“Semua penggunaan anggaran tidak diselewengkan, melainkan untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat, seperti honorarium penyelenggara, sosialisasi, baliho, dan sebagainya. Selain itu, dana tersebut juga turut menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Dalam penjelasannya, ia juga menyinggung pentingnya honorarium bagi penyelenggara yang telah bekerja keras.
“Ini berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan begitu saja. Uang ini dibayarkan kepada mereka yang bekerja untuk mencari pemimpin yang baik,” tegasnya.
Terkait sisa anggaran yang dikembalikan, ia menekankan bahwa dana tersebut harus digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan untuk hal lain.
“Saya pribadi tidak ingin anggaran dikembalikan ke DPR tanpa kejelasan pemanfaatannya. Hak konstitusi masyarakat harus tetap terjaga,” katanya.
Ia juga berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak dievaluasi secara komprehensif.
“Evaluasi tentu perlu dilakukan, tapi tidak dengan mengubah konsep serentak ini. Saya yakin teman-teman di DPR akan mempertimbangkan dengan matang karena banyak yang mendukung Pilkada serentak ini tetap dipertahankan,” pungkasnya.
Penulis||Orin||Editor||Restin