Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza, menyatakan bahwa Kementerian UMKM saat ini sedang menyiapkan sistem pendataan untuk mengelola ekosistem UMKM. Selama ini, kurangnya pendataan menjadi salah satu kelemahan dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

————–

“Dengan data yang tidak tepat, program-program pemerintah, yang seharusnya menopang 60% roda ekonomi Indonesia, menjadi tidak tepat sasaran,” ungkap Helvi dalam acara Mikroex Summit 2024 di Discovery Mall, Kuta, pada Kamis, 14 November 2024.

Menurutnya, kelemahan utama di Indonesia terletak pada masalah pendataan, yang menyebabkan program-program pemerintah sering kali tidak mencapai sasaran yang diinginkan.

“Kelemahan di republik ini adalah masalah pendataan; suka tidak suka, kita harus akui itu. Banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran karena pendataan kita bermasalah,” ujar Helvi.

Oleh karena itu, Kementerian UMKM sedang melakukan perbaikan melalui sistem yang disebut SAPA UMKM.

“Kementerian UMKM harus memiliki sistem besar yang kami sebut SAPA UMKM, singkatan dari Sistem Anggota Pengelolaan Aktivitas UMKM. Nantinya, kita akan memiliki sistem ini,” jelasnya.

Melalui SAPA UMKM, setiap pelaku UMKM akan memiliki data terperinci tentang jenis pasar, kemitraan, lokasi pameran, hingga potensi ekspor mereka.

“Selain itu, sistem ini juga akan menyediakan informasi terkait dukungan perbankan dan permodalan yang dapat menunjang proses bisnis mereka,” tutup Helvi.

Sebagai informasi, program MikroEx (Mikro Enterprise of Excellence) dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan para pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah. MikroEx, yang merupakan kegiatan tahunan sejak tahun 2001, bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem usaha inklusif. Program ini diharapkan mampu mempercepat proses perizinan usaha serta penerbitan sertifikat program bagi para pelaku usaha.

Penulis||Orin||Editor||Restin