DENPASAR Jurnalbali.com –

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali meminta kepada Provinsi Bali khususnya Gubernur Bali I Wayan Koster agar mengambil langkah terkait dengan banyak kampanye negatif tentang Bali dan Indonesia umumnya di luar negeri terkait dengan penanganan Covid19 di Bali.

—————————–

Hal ini disampaikan Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja saat menggelar Rakerda SMSI Bali di Gedung PWI Bali, Senin (26/7/2021). “Hari ini SMSI Bali menggelar Rakerda. Kami memandang perlu menyampaikan sikap kepada Pemprov Bali dan lebih khusus lagi kepada Bapa Gubernur agar segera mengambil langkah dalam menyikapi kampanye negatif tentang Bali di luar negeri. Ini sangat masif. Ini harus disikapi agar Bali jangan sampai ditinggalkan wisatawan,” ujar pria disapa Edo ini.

Ia menyampaikan bahwa pandemi Covid19 yang melanda bangsa ini telah membuat berbagai sektor kehidupan masyarakat mengalami pukulan yang luar biasa, terutama sektor kehidupan ekonomi.

Pemerintah Indonesia memang telah hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak saja untuk membangkitkan solidaritas atas penderitaan akibat pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua.

Demikian juga pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali, telah melakukan upaya-upaya menjauhkan kehidupan masyarakat dari pandemi Covid-19. Namun seluruh usaha tersebut ternyata tetap tidak mampu mengendalikan pandemi untuk segera memasuki era baru perekonomian Bali.

“Saat ini Bali sedang disorot oleh badan kesehatan dunia WHO dan Unicef. Disorot WHO karena Bali sebagai destinasi pariwisata dunia sering menggelar berbagai event berskala internasional. Mereka ingin memastikan Bali aman dari Covid19 dengan segala penanganannya yang berstandar internasional. Syaratnya antara lain positif rate dibawah 5% dan Rasio contacts Tracing minimal 25 orang perkasus positif,” urainya.

Ia meminta agar data contact tracing dibuka saja ke publik. Sebab selama ini pemerintah lebih suka membuka kasus positif perhari yang bisa menimbulkan kepanikan publik.

Akibatnya, saat ini di luar negeri, terjadi gelombang besar ‘black campaign’ terhadap pola penanganan pandemic Covid-19 di Bali.

Sejak September 2020, terdapat 11 negara melarang warganya berkunjung ke Indonesia dan sebanyak 59 negara tidak menerima orang Indonesia masuk ke negaranya.

Itu sebabnya, gagasan membuka kembali Bali untuk wisatawan mancanegara dengan memilih negara secara selektif sekali pun tidak akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali. 

“Black campaign yang beredar di luar negeri yang mengesankan Indonesia dan Bali tidak profesional menangani pandemi covid-19, sehingga menimbulkan ketakutan bagi para calon wisatawan untuk datang ke Bali adalah masalah serius yang membutuhkan solusi dan langkah-langkah yang tepat dan efisien,” ujarnya. 

Mencermati berbagai persoalan di atas maka Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali dalam Rakerda tahun 2021, mengimbau dan mengusulkan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten se-Bali untuk melakukan beberapa hal.

Pertama, mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, TNI dan Polri dalam percepatan penanggulangan pandemi covid-19 di seluruh Bali dan mengajak semua pihak melakukan ‘Perlawanan” terhadap black campaign tentang penanganan pandemi Covid-19 di Bali dengan menggalang kesepahaman dengan seluruh media mainstream di Bali, baik media online, media cetak dan media elektronik agar setiap hari memotret keseharian masyarakat Bali yang taat terhadap prokes penanggulangan covid-19 Bali melalui pemberitaan rutin selama 3-5 bulan.

Sebab diakui atau tidak, pemberitaan media yang massif akan berdampak bagi pencitraan Bali sebagai provinsi terbaik dalam menangani pandemi covid-19 untuk selanjutnya dapat membuka mata dunia internasional tentang Bali sesungguhnya.

“Ingat!!! Campaign harus dilawan dengan campaign. Tidak ada cara lain,” ujarnya. Kedua,  sebagaimana Pemerintah Pusat telah bekerjasama dengan seribu lebih media online di seluruh Indonesia melalui program fellowship atau UBAH LAKU, maka dianjurkan agar Pemerintah Provinsi Bali mem-breakdown program UBAH LAKU tersebut untuk Provinsi Bali dengan melibatkan sebanyak mungkin media online, cetak dan elektronik.

Ketiga, menetapkan Dinas Kominfos Provinsi dan Kabupaten Kota se Bali bersama seluruh organisasi media dan organisasi wartawan yang ada di Bali sebagai garda terdepan untuk melakukan sosialisasi keseharian masyarakat Bali yang menunjan pencitraan Bali sebagai provinsi terbaik dalam menangani pandemic covid-19. 

Data contact tracing perlu dibuka ke publik untuk menunjukan keseriusan pemerintah menangani Covid19 di Bali dengan tetap mempertimbangkan berbagai ketentuan yang berlaku.

Ini untuk menjaga keseimbangan publikasi berlebihan terhadap data kasus positif baik secara nasional maupun lokal yang menimbulkan kepanikan, sekaligus citra WHO terhadap Bali semakin positif. (*/Sin)