LABUAN BAJO, Jurnalbali.com

Dugaan kasus tukar guling tanah bandara milik warga yang berlokasi di Bandara Udara Komodo dengan lahan pengganti yang mau ditukar dengan tanah milik Pemda Mabar yang berlokasi di wilayah Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Flores – NTT  menciptakan polemik baru dikalangan anggota DPRD Mabar sehingga berbuntut saling serang argumen antara Ketua PDIP Mabar, Darius Angkur dan Ketua Partai Golkar Mabar, Rofinus Rahmat.

——————-

Seperti di ketahui bahwa pada pemberitaan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golonga Karya (Golkar) Manggarai Barat, Rofinus Rahmat meminta politisi PDIP, Darius Angkur mendingan diam daripada tidak konsisten dalam mengomentari dugaan kasus tukar guling tanah bandara. Menurutnya,  pernyataan Ketua PDIP Mabar yang menegaskan tidak perlunya persetujuan DPRD Mabar soal tukar guling tanah bandara. Namun, disisi lain Darius Angkur justeru mempersoalkan kepemilikan tanah di Bandara. “Adakan pernyataan dia sebelumnyakan, apa itukan terkait persetujuan DPRD dari pemerintah itukan tidak perlu persetujuan DPRD terkait tanah pemerintah. Munculah pernyaat berikut bahwa dia persoalkan soal pemilik lahan di bawah (bandara) dari dua pernyataan inikan kontra,” ujarnya.

Dia menilai pernyataan Darius Angkur tidak konsisten. Karena itu, Ketua Golkar Mabar ini meminta politisi PDIP agar memilih diam daripada mengeluarkan pernyataan yang tidak konsisten. “Harusnya dia tidak usah komentarlah. Sebagai lembaga dewannya dia karena menurut dia tidak perlu sepengetahuan DPRD,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Ketua Golkar Mabar tersebut, Wakit Ketua DPRD Mabar ini pun naik pitam dan menuding Rofinus Rahmat  justru tidak memahami mekanisme yang ada di lembaga Dewan. Dia menilai pernyataan Rofinus Rahmat gagal paham soal mekanisme di Dewan karena tidak pernah menjadi bagian dari anggota DPR. “Menurut saya bahwa dia sebagai ketua Partai Golkar tidak memahami mekanisme lalu tidak mampu untuk bisa mengendalikan anggotanya (kader, red). Kan dia bisa panggil dia punya kader (BJ) apa maksudnya pernyataan ketua PDIP. Mintalah klarifikasi kepada kadernya (BJ),” ujarnya.

Ia menjelaskan soal pernyataannya di media yang menyebutkan bahwa tukar guling tanah bandara tidak mesti ada persetujuan DPRD. Menurutnya pernyataan tersebut ada pendasaran yang kuat yakni mantan Bupati Mabar, Gusti Dulla pada saat itu sudah mengambil keputusan secara sepihak dengan menerbitkan SK tanpa didahului dengan paripurna Dewan Mabar. “Alasan pertama bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan (menerbitkan SK sebelum ada persetujuan DPRD Mabar). Yang kedua tiba tiba ada surat persetujuan DPRD, apa maksudnya DPRD membuat paripurna untuk melegitimasi keputusan pemerintah?,” ujarnya.

Menurutnya, ada syarat yang harus dilalui bagi otonomi daerah jika hendak melakukan tukar guling tanah milik Pemda dengan tanah milik masyarakat. Syarat pertama yakni dengan meminta persetujuan DPRD dalam bentuk rapat paripurna. Hasil paripurna itulah yang menjadi rujukan bagi Bupati untuk menerbitkan surat keputusan (SK). “inikan (paripurna, red) tidak kita lakukan tiba tiba ada keputusan (SK Bupati). Oleh karena itu dia (Rofinus Rahmat, red) harus tahu bahwa pada masa pimpinan dia punya kader (BJ) ada tanda tangan persetujuan DPRD mengatasnamakan lembaga tapi sifatnya person (pribadi) bagaimana ini. Kadernya bisa menjelaskan toh. Justru menurut saya Rofinus Rahmat ini tidak paham dengan aturan di daerah ini terutama mekanisme kelembagaan karena memang dia bukan anggota DPR,” ujarnya.

Menurutnya, jika pernyataan Rofinus Rahmat dalam konteks bukan sebagai Ketua Golkar Mabar tidak semestinya menuding Ketua PDIP tidak konsisten. “Apanya yang tidak konsisten. Apa maksudnya dia bahwa wakil ketua DPRD Mabar Darius Angkur tidak konsisten. Begini yang saya persoalkan kemarin itu dari mana Ambrosiua Sukur sampai dia mendapat ganti rugi 980 juta. Itu yang saya persoalkan. Kalau ada yang bisa menjelaskan bahwa dia beli. Dia beli umpama, dia beli dari siapa. Perolehan dari siapa? Yang tidak konsisten menurut dia apanya? Saya sudah pegang data bahwa pembebasan tanah bandara sudah ada surat keputusan bupati. Lalu tiba tiba minta persetujuan DPRD. Memangnya kami (DPRD Mabar, red) ini menjadi stempelnya pemerintah?,” ujarnya. */Rio