‘Disodok’ Fraksi Demokrat Terkait Ada ‘Main Mata’ Proyek PKB, Koster Membantah Dalam Sidang Paripurna

20/10/2022 04:05
Gubernur Bali, Wayan Koster didampingi Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wirytama dan Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Kori saat memasuki ruang siding utama tempat Paripurna DPRD Bali digelar. (FOTO/Hms)
banner-single

DENPASAR,Jurnalbali.com – 

Merebaknya dugaan ‘main mata’ dalam proyek pengerjaan Pusat Kesenian Bali (PKB) di Klungkung, dimana dicurigai adanya kesengajaan atau rekayasa dengan sengaja memecah-mecah pekerjaan proyek tersebut dengan tujuan semakin banyak kontraktor akan mendapat ‘berkah’ Penunjukan Langsung (PL) membuat merah kuping Gubernur Bali, Wayan Koster.

—————

Tidak main-main, merebaknya dugaan ‘main mata’ dalam proyek pengerjaan Pusat Kesenian Bali (PKB) tersebut terlontar dari kubu Fraksi partai Demokrat Bali. Beberapa anggota Fraksi partai pimpinan Agus Harimurti Yudoyono tersebut melontarkan dugaan tersebut konon berdasarkan temuan di lapangan.    

Mendengar tudingan seperti itu, Gubernur Bali Wayan Koster yang merasa tertampar, lantas buka suara. Ia pun menyampaikan bantahan resminya dihadapan seluruh anggota DPRD Bali, saat digelar sidang paripurna dewan di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (17/10) siang.

Koster lantas mencoba mengklarifikasi kecurigaan Fraksi Partai Demokrat tersebut, yang menengarai ada ‘pecah-pecah’ pekerjaan proyek PKB untuk memuluskan mekanisme penunjukan langsung.

Klarifikasi itu disampaikan Koster dalam sidang Paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Nyoman Adi Wiryatama. Ia lantas membeber pelaksanaan proyek PKB senilai Rp 2,5 triliun itu, tendernya dilaksanakan terbuka.

“Tidak ada pecah-pecah proyek dengan tujuan untuk memudahkan pola penunjukan langsung. Nggak ada itu, saya tidak ada intervensi sedikitpun,” ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.

Dengan nada bicara cukup meninggi dan suara seperti bergetar, Koster membela dirinya dihadapan siding paripurna yang dihadiri seluruh fraksi DPRD Bali tersebut. “Jadi sekali lagi paket-paket itu bukan untuk tunjuk langsung, karena semuanya ada mekanismenya. Saya tidak ada intervensi. Tendernya terbuka, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jangan berpikir lain-lain dan curiga ada bagi-bagi proyek. No!! Saya tegaskan ini kepada Fraksi Demokrat,” ujar Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan ini. 

Baca Juga :   KPK Sebut BPOPLBF Tak Berhak Kelola Asset Pemkab Mabar

Dugaan adanya main mata dalam pengerjaan proyek PKB di Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut tampaknya membuat orang nomor satu di Bali ini gerah. Itu sebabnya ia gunakan kesempatan Sidang Paripurna DPRD Bali, dimana yang hadir adalah seluruh anggota DPRD Bali untuk melakukan pembelaan diri. Maklum proyek ambisius dari dana pinjaman yang disebut-sebut telah membebani rakyat Bali untuk membayar utang tersebut memanglah diprakarsai sang Gubernur lulusan ITB ini.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan proyek PKB yang kini tengah digarap, tidak ada yang main-main. Semua terkendalikan, demikian Koster bersuara lantang dari mmbar pidato di Gedung DPRD Bali.

‘Jika ada yang main, saya sendiri akan menindak tegas. Karena dalam pelaksanaan proyek PKB, unsur penegak hukum, mulai kepolisian, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semua dilibatkan. Nah, kalau ada yang main-main disini saya tindak tegas itu,” ujarnya berapi-api.

Mantan Anggota Komisi X DPR RI dapil Bali tiga periode ini menyebutkan, dirinya sebagai Gubernur Bali dalam proyek PKB ini benar-benar ngayah (mengabdi) dengan tulus dan lurus. “Apalagi saya cari? Jadi gubernur sikat gigi saja sudah diurus negara. Tinggi gunung, landainya jurang, dalamnya kehidupan ini sudah saya lalui semuanya. Tinggal mengabdi untuk Bali saja,” tegas Koster dengan suara lantan seperti sedang berkampanye.

Sebelumnya, dalam pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicaranya Utami Dwi Suryadi di sidang paripurna pekan lalu disebutkan, proyek PKB jika memang satu paket hendaknya jangan dipecah-pecah menjadi beberapa kegiatan, apalagi dengan tujuan memudahkan pelaksanaan dengan penunjukan langsung tanpa tender. Kata Utami, pola itu memang baik untuk pemerataan, namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Atas jawaban Gubernur Koster soal pelaksanaan proyek PKB Klungkung, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra dikonfirmasi NusaBali mengatakan, apresiasi dengan jawaban Gubernur Koster yang gamblang. “Kita apresiasi jawaban Pak Gubernur yang terang benderang dan jelas. Apa yang kami sampaikan itu artinya direspon dan diperhatikan serius oleh Pak Gubernur,” ujar Sewi Putra.

Baca Juga :   PMKRI Denpasar Rekruit 48 Orang Anggota Baru, Dilantik di Pasraman Satya Eva Jayate

Penulis|Gilbert Kurniawan Oja|editor|Edo

Rekomendasi Anda

banner-single-post2
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Terkini Lainnya