Fraksi Gabungan DPRD Bali Minta Pendirian Sekolah Negeri baru tak Mematikan Sekolah Swasta

14/06/2023 06:53
Array
Juru bicara Fraksi Gabungan DPRD Bali, Grace Anastasia Surya Widjaja membacakan pandangan umum Fraksi gabungan DPRD Bali dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, Senin, 12-6-2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali. (FOTO/Chy/mas)
banner-single

DENPASAR,Jurnalbali.com – 

Terus berpacunya pemerintah Provinsi Bali memajukan dunia Pendidikan di daerah Bali, dinilai sebuah langkah tepat sesuai amanat konstitusi Negara yang ingin memberi prioritas pada pembangunan sumber daya manusia handal yang bersumber dari sector pendidikan. Namun dalam prakteknya, agresifitas pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan sangat rawan dipahami sebagai upaya perlahan-lahan mematikan sekolah-sekolah yang didirikan pihak Swasta.

————

‘Kami melihat, ada pos anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang terealisasi sebesar Rp 31 miliar lebih. Kehadiran sekolah negeri baru memang sangat diharapkan, namun untuk ke depannya kajian pendirian sekolah baru juga hendaknya tidak menimbulkan masalah, yakni mematikan sekolah swasta,’ ujar juru bicaranya, Grace Anastasia Surya Widjaja.

Pernyataan tersebut disampaikan Fraksi Gabungan DPRD Bali yang terdiri dari tiga partai politik yakni Nasdem, PSI, Hanura dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, Senin, 12-6-2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dihadiri Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati Membahas dua agenda Agenda yakni, Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 Dan Pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagaimana data dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, pada 2022 lalu terdata 27 Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta yang terpaksa gulung tikar karena tidak ada siswa.

“Kami mendorong agar ada semacam kerja sama dengan pihak sekolah swasta. Bisa pemanfaatan lahan ataupun ruang kelas yang ada, ataupun bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang pada akhirnya turut memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Bali. Kami juga mengingatkan agar pada penganggaran berikutnya, alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sudah bisa diberikan kepada sekolah-sekolah swasta. Hal ini penting juga bagi siswa untuk mendapatkan kualitas pendidikan dan biaya yang lebih terjangkau,” katanya.

Baca Juga :   Sejahterakan Anggota, GM FKPPI Bali Bentuk Koperasi

Penulis||Chinly||Editor||Edo

Rekomendasi Anda

banner-single-post2
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Terkini Lainnya