DENPASAR,Jurnalbali.com –

Fraksi Golkar DPRD Provnsi Bali menilai, jalannya pemerintahan provinsi Bali yang dipimpin duet Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace sudah ada di jalur yang benar. Menurut Fraksi Golkar, salah satu indikator penilaian tersebut adalah capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang ditandai dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

—————

Sebagaimana diketahui, Pemerintah provinsi Bali pimpinan duet Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace dalam sepuluh tahun terakhir meraih predikat WTP secara berturut-turut selama 10 tahun pemerintahan Koster-Ace.

Pernyataan tersebut disampaikan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali, dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, Senin, 12-6-2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dihadiri Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati Membahas dua agenda Agenda yakni, Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 Dan Pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana.

I Wayan Rawan Atmaja, yang tampil sebagai juru bicara Fraksi partai berlambang pohon beringin ini menyatakan, bagi Fraksi Golkar Bali, apa yang diraih pemerintah provinsi Bali sudah sepatutnya mendapat apresiasi dari semua kalangan, termasuk masyarakat Bali.

Namun, Fraksi Golkar juga menyelipkan pesan bahwa terkait Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, dan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 akan semakin bermakna, apabila diikuti dengan peningkatan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Bali.

Dikatakan bahwa salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang berada diatas rata-rata pencapaian nasional.

Lebih lanjut, Wayan Rawan Atmaja menegaskan, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali mendorong Gubernur Bali memberi perhatian terhadap beberapa permasalahan belanja jasa pada Sub kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat belum sepenuhnya sesuai ketentuan, mengakibatkan pembayaran insentif Bendesa Adat yang tumpang tindih membebani keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan/atau kabupaten/kota, serta terdapat risiko penyalahgunaan Dana Penguatan Desa Adat atas bukti pengeluaran yang kurang lengkap dan valid.

 “Kami juga mengusulkan penambahan penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, sehingga provinsi menjadi pemegang saham terbesar, karena pada hakekatnya BPD adalah bank pembangunan daerah provinsi, sehingga sewajarnya saham provinsi adalah saham terbesar. Selanjutnya, dilaksanakan perubahan akte BPD Bali yang mewajibkan pemilik saham terbesar adalah Provinsi Bali,” jelasnya.

Penulis||Chinly||Editor||Edo