KPU Bali Bentuk Relawan Demokrasi Sebagai Strategi Meningkatkan Pertisipasi Pemilih

31/05/2024 05:15
Array
Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan (Foto/Roland)
banner-single

DENPASAR – Jurnalbali.com- 

Menjelang pemilukada serentak 2024, KPU Bali membentuk Relawan Demokrasi. Ini adalah salah satu bentuk strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan menyampaikan hal ini dibuat karena berdasarkan pengalaman kepemiluan di tahun 2014. Stragegi ini secara signifikan memang meningkatkan partisipasi pemilih. Telah dianggarkan untuk pelaksanaan Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota se-Bali terkait rekrutmen Relawan Demokrasi. Hal ini disampaikan olehnya saat diwawancarai di kantor KPU Bali pada, 31 Mei 2024.

————-


“Pembentukan Relawan Demokrasi ini dibentuk tetapi tidak mendapatkan honor, hanya diberikan uang transportasi ketika melakukan proses penguasaan yang dilakukan oleh KPU,” ungkap komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan atau Jhon sapaan akrabnya.

Ia lanjut menjelaskan terkait siapa saja yang dapat masuk menjadi anggota dari Relawan Demokrasi ini. Kemudian KPU telah mengklasterkan relawan berdasarkan basisnya masing-masing.

“Semua bisa mendaftar, terutama karena kalau ada segmen-segmen khusus umpamanya disabilitas kami utamakan bagi saudara-saudara penyandang disabilitas, dari segmen agama yang memang memahami proses-proses agama, perempuan ya perempuan, milenial ya tentu saja, pemilih pemula ya sudah pasti mereka yang sudah paham,” jelasnya.

Kembali ia menjelaskan bahwa ada pula klaster di masyarakat yaitu organisasi-organisasi berbasiskan kemasiswaan maupun kedaerahan. Semua itu dapat direkrut menjadi anggota PPK atau PPS. Tetapi untuk hal ini diharuskan ber-KTP Bali. Sedangkan untuk anggota organisasi kedaerahan dan organisasi kemahasiswaan yang tidak ber-KTP Bali dapat direkrut ke dalam Relawan Demokrasi.

“Kalau teman-teman organisasi tentu kita akan libatkan. Artinya kita membuka proses pilkada secara inklusif. Bahkan untuk proses rekrutmen yang terbuka untuk PPK, PPS cuman kan organisasi kemahasiswaan itu karena memang domisilnya atau KTP yang memang masih di daerah asal, itu yang menjadi kendala. Tapi kami ingin libatkan dalam bentuk lain dalam diskusi-diskusi dan juga penyampaian aspirasi terkait proses kepemiluan yang akan menjadi proses evaluasi buat kami,” tutupnya.

Baca Juga :   Buntut Kasus Hasyim Asy'ari, Gede Lidartawan: KPU Bali Dilarang Aneh Aneh

 

Penulis||Roland||Editor||Restin

Rekomendasi Anda

banner-single-post2
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Terkini Lainnya