DENPASAR,Jurnalbali.com –

Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan kebijakan baru dalam pengelolaan Pendidikan di Bali, khususnya terkait pengelolaan SMA,SMK dan SLB se-Bali. Salah satu kebijakan baru yang cukup mengagetkan sebahagian krama Bali adalah dihapuskannya pemberlakuan khusus kepada SMAN Bali Mandara yang selama ini diberlakukan.

—————-

Dalam rilis yang diterima media ini Jumat 20 Mei 2022, disebutkan bahwa mulai tahun ajaran 2022/2023, Pemprov Bali sudah berhenti memberi perlakuan istimewa kepada Sekolah yang didirikan pada masa Gubernur Made Mangku Pastika tersebut. Pemprov Bali memandang adanya ketidakadilan pengelolaan SMA dibawah naungan Pemprov Bali selama ini.

Dimana SMAN Bali Mandara mendapat perlakuan berbeda dengan SMAN regular lainnya yang ada di seluruh Kabupaten di Bali. Dengan demikian, SMAN Bali mandara yang sejak berdirinya memang diperuntukan bagi anak-anak tidak mampu atau siswa siswi sangat miskin di Bali, sudah tidak ada lagi. Pengelolaan SMAN Bali Mandara kembali pada pola pengelolaan yang sama dengan SMAN lainnya di Bali.

Kekhususannya sebagai sekolah yang menampung dan mendidik siswa siswi tamatan SMP yang miskin dan tidak mampu melanjutkan sekolah ke SMA sudah dihapus dengan kebijakan baru Gubernur Bali, Wayan Koster.

Menanggapi penghapusan keistimewaan SMAN Bali Mandara tersebut, politisi Pasek Suardika angkat bicara. Ia sangat menyayangkan kebijakan baru Gubernur Wayan Koster yang telah menghapus keistimewaan SMAN Bali Mandara. Pasek mengutarakan pendapatnya lewat video peribadi yang diunggahnya pada akun Facebook peribadinya, Senin 23 Mei 2022.

Dalam video berdurasi 28 menit, mantan anggota DPR RI yang kini mendirikan partai politik tersebut banyak mengkritisi kebijakan baru Gubernur Koster, termasuk dirinya juga mengkritisi anggota DPRD Bali yang terkesan mengambil sikap diam terhadap kebijakan penghapusan kekhususan SMAN Bali Mandara.

Dikonfirmasi terkait pendapatnya dalam video tersebut pada Selasa 24 April 2022, Pasek mengatakan, ketika bicara soal pendidikan untuk orang miskin, hendaknya tidak boleh mengatur kebijakan dengan perinsip, sama rasa, sama ada. Dan keadilan yang sifatnya harus sama semua. Padahal penanganan orang yang sangat-sangat miskin, memang perlu sentuhan negara. Oleh karena itu UUD 45 mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dipelihara, kata dia bukan hanya bagaimana memberi makan agar bisa tetap hidup. Tetapi dipelihara itu maksudnya adalah bagaimana orang miskin dientaskan dari kemiskinannya dibebaskan dari keterlantarannya, sehingga muncul menjadi peribadi-peribadi yang dari awalnya beban bagi pemerintah, beban bagi negara kemudian dia menjadi produktif, bahkan menjadi peribadi-peribadi yang bisa membantu negara untuk meringankan pemerintahan itu sendiri di masa depan.

Pengelolaan sekolah seperti Bali Mandara kata Pasek, jelas pasti mahal. Pertama karena polanya adalah boarding Schule, kedua karena siswa-siswa yang miskin ini dicari keliling Bali. Ini memerlukan biaya yang bahkan bisa lebih mahal dari biaya pendaftaran sekolah-sekolah regular.

‘Mereka itu dicari, dicek dipastikan betul-betul bahwa yang bersangkutan itu memang betul-betul miskin. Itu saja sudah perlu biaya. Yang seperti itu, tidak ada di sekolah yang lain,’ ujarya.

Demikian juga ketika siswa tersebut disuruh tinggal di asrama yang telah disiapkan, tentu harus disiapkan biaya untuk makan, minum, pakaian dan sebagainya. Tetapi ketika orang-orang yang sangat miskin ini dikumpulkan dalam satu tempat, dididik secara khusus, secara terstruktur secara massif dan kontinue selama tiga tahun, maka mereka akan berubah menjadi pribadi-pribadi yang tangguh.

‘Ini tidak ada nilainya. Karena intangible capital, Sebuah modal yang tidak tampak yang kita injeksikan kepada orang-orang miskin kemudian dia siap untuk bisa sukses,’ tambah Pasek.

Ia juga menegaskan, dalam waktu yang sangat singkat keberadaan SMAN Bali Mandara, terbukti selalu masuk 10 besar SMA di Bali, dibandingkan dengan SMA lain yang sudah ada selama ini. Padahal SMAN Bali Mandara ini usianya baru 10 tahun. (*/Bil)