LSM People Water Forum Dibubarkan oleh Ormas. Roberto sebut Indonesia masih Disusupi Orang Anti Demokrasi

21/05/2024 02:27
Array
Ketua Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) Pariyadi (tengah) menggunakan kaca mata hitam bersama puluhan massa masuk ke dalam ruangan diskusi dan mencoba untuk menghentikan kegiatan diskusi tersebut. (Foto/Roland)
banner-single

DENPASAR – Jurnalbali.com – 

LSM People Water Forum (PWF) menggelar diskusi dengan tema “Membangun Solidaritas Melalui Gerakan Keadilan Air”. Kegiatan ini kemudian di datangi tiga kali dengan puluhan massa Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) kemudian membubarkan kegiatan tersebut. Kegiatan ini dinilai sebagai forum tandingan dari KTT World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali. Roberto Hutabarat Sekjend Prodem 98 sangat menyayangkan aksi PGN ini. Ia menilai ini adalah bentuk pembungkaman terhadap Demokrasi. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Denpasar, pada hari Senin, 20 Mei 2024.

——–


“inilah realitas demokrasi di Indonesia ternyata masih di susupi oleh orang-orang yang anti Demokrasi. Saya dari Sekertaris Jendral atau Sekjend prodem 98 sangat menyesalkan adanya ancaman-ancaman ini,” Ujar Roberto

Senada dengan apa yang disampaikan oleh I Nyoman Mardika sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi PWF tersebut. Ia mengatakan kegiatan diskusi ini adalah bagain dari demokrasi yang sudah kita sepakati bersama dan diatur dalam konstitusi kita. Perbedaan dalam demokrasi itu hal biasa tetapi sampai pada tahap intervensi itu tidak di benarkan.

“Kelompok ormas boleh berbeda dengan kita. Tetapi kalau membubarkan itu yang tidak dapat di dibenarkan. Saya dari awal sudah bilang jangan pernah ada kata takut atas hal-hal yang menurut kita perlu kita ungkapkan ke publik,” ujar Mardika.

Pada kesempatan lain awak media mewawancarai Pariyadi ketua organisasi Patriot Garuda Nusantara (PGN) Bali menyampaikan bahwa mereka tidak mengintimidasi tetapi kegiatan ini tidak memperhatikan surat himbauan dari PJ Gubernur Bali

“Kita tidak mengintimidasi, tetapi anda melakukan kegiatan ini yang tidak menghargai apa yang dilakukan oleh gubernur Bali melalui surat himbauannya,” ujarnya.

Baca Juga :   Tak Terhindarkan, Media Sosial Jadi Acuan Berita Pers, Kabid Humas Polda Minta Berkolaborasi

Ia pun menambahkan, boleh saja menyampaikan kebebasan berekspresi itu dijamin oleh UU 1945, tetap harus dijunjung tinggi harkat martabat Indonesia. Jika mau berpendapat tidak perlu membuat kegiatan tandingan dari KTT WWF KE-10 di Bali.

“Kalau kalian mau menyampaikan pendapat, kenapa tidak masuk ke WWF di Nusa Dua, kenapa buat tandingan,” kata Pariyadi yang biasa dipanggil Gus Yadi.

Kemudian terkait pergelaran KTT WWF ke-10 serta surat himbauan PJ Gubernur yang disampaikan oleh ormas PGN. Awak media meminta tanggapan dari Mardika. Ia kemudian menyampaikan:

“Saya orang Bali. Kita sama-sama menjaga Bali. Kegiatan diskusi ini juga adalah bentuk dari menjaga Bali. Hal-hal yang positif di dalam WWF ya kita apresiasi. Tetapi jika ada hal yang perlu kita kritisi ya kita kritisi,” tanggapnya.

Ia juga lanjut menjelaskan terkait surat himbauan PJ Gubernur Bali bahwa ia bersedia bertemu dan berdiskusi dengan PJ Gubernur secara argumentatif.

“Mereka menolak segala forum selain di forum WWF. Karena dasarnya adalah rujukan himbauan PJ Gubernur. Nah kalau bahasanya himbauan itu artinya bisa dijalankan bisa tidak. Saya jelaskan kepada mereka jika pak PJ gubernur ada waktu saya akan menghadap, kita akan menjelaskan dan berdiskusi dengan hal-hal yang argumentatif mudah-mudahan bisa di terima,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Menko Marves Luhut Pandjaitan tidak menyoalkan warga untuk menggelar aksi demontrasi saat kegiatan WWF berlangsung di Nusa Dua Bali.

“Kalau Demo, demo saja, ” ujar Luhut saat menghadiri Tactical Floor Game bersama Kapolri dan Panglima TNI di Kepaon Denpasar.

 

Penulis||Rolan||Editor||Restin

 

Rekomendasi Anda

banner-single-post2
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Terkini Lainnya