LABUAN BAJO,Jurnalbali.com –

Warga Transmigrasi Lokal (Tranlok) Desa Persiapan Golo Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Flores-NTT mendesak Bupati Manggarai Barat (Mabar), Edistasius Endi segera menyerahkan ratusan sertifikat tanah milik 200 KK warga Translok. Hal itu disampaikan Tokoh masyarakat Translok, Bernadus Sandur pada Senin, 28 February 2022.

—————–

Ia menjelaskan bahwa sudah 20 tahun lebih sertifikat itu disimpan di Pemda Mabar dan tidak menyerahkan kepada masyarakat Translok sebagai pemiliknya.

Ada pun perincian sertifikat tersebut yakni, lahan pekarangan ada 10 KK yang belum diserahkan, lahan usah satu (LU-I) ada 65 yang belum diserahkan, dan lahan usaha dua (LU-II) ada 200 yang belum diserahkan.

“Kami tidak tahu apa alasan Pemda tidak memberikan sertifikat itu. Sampai saat ini tidak ada penjelasan dari Pemda kenapa sampai mereka tidak menyerahkan sertifikat itu. Ada apa dengan Pemda,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ditengah Manggarai Barat yang gempar dengan kasus tanah dan mafia tanah, Pemda Mabar diharapkan segera menyerahkan sertifikat tersebut kepada 200 KK warga Translok. Jika, tidak maka akan ada kelompok yang mengatas nama ulayat, pemilik tanah, atau pun kelompok lain yang mengklain tanah yang sudah menjadi hak milik warga Transmigrasi karena sudah memiliki sertifikatnya.

Ia berharap, Pemda Mabar belajar dari peristiwa hukum sebelumnya yakni untuk tidak mempercayai begitu saja apa yang dikatakan orang. Melainkan percaya pada fakta hukum dan bukti kepemilikan yaitu sertifikat hak milik.

“Ingat Translok itu program strategis nasional. Karena itu pengadaan lahan, rumah, dan sampai dengan penerbitan sertifikat itu dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Kami sebagai warga transmigran hanya menerima,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa jika dalam bulan Maret ini Pemda Mabar juga tidak menyerahkan sertifikat tersebut maka ribuan warga Translok akan menduduki Kantor Bupati Mabar dan Kantor Nakertrans Mabar sampai sertifikat itu diserahkan.

“Kami sudah muak dengan retorika palsu dari pemerintah maka kami sudah sepakat dan satu komando untuk menduduki kantor Bupati Mabar dan Kantor Nakertrans Mabar. Apa pun yag terjadi. Biarka. Pemerintah pusat melihat aksi kami. Kami sudah melakukan konsolidasi masa,” ujarnya. (*/Rio)