DENPASAR, Jurnalbali.com –

Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud),Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha turut mendorong apa yang direkomendasikan DPRD Provinsi Bali kepada Gubernur Bali terkait kebijakan khusus untuk memperjelas status Penyuluh Bahasa Bali. Menurutnya, memang isu ini tidak hanya berlangsung diseluruh penyuluh bahasa Bali, tetapi semua tenaga kontrak juga mengalami keresahan dan kekhawatiran yang sama kalau edaran itu berlakukan mereka akan diberhentikan.

————

“Tapi pak Gubernur sudah sangat jelas,karena saya juga sudah melaporkan hal ini ke pak gubernur,  ini pasti akan diperjuangkan semaksimal mungkin apalagi mereka ini kan juga digaji dengan APBD. Itu kan edaran Menpan itu anggaran, bukan anggaran pusat yang kita pakai tapi APBD pasti Gubernur memikirkan dan beberapa kali juga mereka sudah kita berikan penjelasan akan tetapi yang namanya anak-anak muda mereka tetap harus menjamin kepastian” ungkap Arya Sugiartha usai menghadiri Audiensi kamis, 27-7-2023 di Wantilan DPRD Provinsi Bali.

Arya Sugiartha juga menyampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster siap pasang badan terkait dengan penyelamatan dari penyuluh bahasa bali ini.

“Memang pak Gubernur sejak awal sudah pasang badan beliau yang menginisiasi pembentukan para penyuluh ini sehingga beliau berrtanggungjawab sekali, sehinhgga sangat memperberikan perhatian khusus untuk masalah ini” jelas Arya Sugiartha.

Arya Sugiartha jug menambahkan jumlah penyuluh saat ini 651. Ada yang kadang-kadang yang sudah jadi PNS atau P3K berhenti dia kita ganti lagi. Sebenarnya kalau kemarin orientasinya kenapa 600an biar satu desa ada satu, akan tetapi itu tidak bisa dilakukan secara merata.

“Misalnya di Kabupaten Buleleng yang desanya banyak tapi penyuluhnya tidak banyak, itu kemarin di datangkan dari luar buleleng. mereka sekarang udah mulai kita lakukan kemarin yang kita angkat lagi 18 itu khusus untuk buleleng sama Jemberana.  Jadi pak Gubernur itu masih tetap suport bahkan pak Gubernur bilang satu Desa adat itu Satu. Jadi bukan 651 semestinya ada 1493, tapi memaksimalkan yang sekarang ini paling tidak program kita untuk membumikan bahasa bali itu sudah kita lakukan” jelas Arya.

Terakir Arya menuturkan akan tetap kawal rekomendasinya DPRD, dan akan melaporkan ke Gubernur bagaimana caranya untuk mencari jalan terbaik agar posisi mereka aman. Apalagi dari sisi anggaran tahun 2023 itu sudah dianggarkan.

“Kondisi anggaran aman. Bahakan 2024 pun kita sudah siapkan Postur Anggaran. Semuanya APBD makanya Pak Gub bilang ini kan digaji dari APBD ngapain juga kalau ada masalah kecuali memang itu aturnya dari mentri, ini kan dikasih dari APBD pastinya gubernur yang memutuskan bukan menteri. sepanjang pemrintah daerah mampu menganggarkan tidak ada persoalan.  Setelah pertemuan hari ini paling tidak posisi mereka sementara ini Aman dulu setelah itu secara bertahap mengikuti prosedur yang ada mereka bisa diangkat menjadi P3K ada yang ke ASN” Tutup Arya.

Penulis||Chinly||Editor||Edo