Dewan Mabar Bakal ‘Seret” BPOPLBF Ini Alasannya

18/04/2021 12:11
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Marten Mitar
banner-single

LABUAN BAJO Jurnalbali.com

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar mengaku kalau kehadiran Badan Pelaksana Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOPLBF) sangat terpisah dengan Pemda setempat. Lantaran sampai sejauh ini kehadiran BPOPLBF belum ada kesepakatan kerja sama dengan Pemda setempat. Hal tersebut disampaikan Politisi Nasdem ini pada, Jumat 16 April 2021 di Ruangannya.

———————-

Karena itu, DPRD Mabar berinisiatif untuk membawa BPOPLBF dalam rapat dengar pendapat untuk mempertanggung jawabkan renca kerjanya di Labuan Bajo dan seperti apa keterlibatan Pemerintah Daerah Mabar. “Apakah ada MOU (BPOPLBG) kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Karena itu dipandang penting bahwa penjelasan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas di Kabupaten ini termasuk BPOPLBF. Akan kita undang BPOPLBF ini ke Dewan,” ujar Marten Mitar.

Eks politisi Golkar Mabar ini juga mempertanyakan soal aktibitas BPOPLBF di wilayah Manggarai Barat. “Apa apa saja kegiatan di Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga berbicara tentang BPOPLBF saya masih bingung. Karena saya tidak tahu dimana letak kerja sama BPOPLBF dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” ujarnya. Menurutnya, karena BPOPLBF sudah terlanjur hadir di Manggarai Barat maka, Dewan Mabar berhak meminta penjelasan BPOPLBF terkait kerangka kegiatannya di Manggarai Barat.

Baca Juga :   Mantan Asisten III Pemkab Mabar Akui Herman Hamid Kalah di PN Labuan Bajo

Sampai sejauh ini Dewan Mabar tidak melihat adanya kontribusi yang positif yang dilakukan BPOPLBF di Manggarai Barat. Pencapaian BPOPLBF di Manggarai Barat hanya membawa propaganda. Disisilain, isu yang menyebut BPOPLBF yang berencana mengambil alih pengelolaan tempat wisata Puncak Waringin sangat ditentang oleh DPRD Mabar. Karena menurutnya, tidak ada ruang bagi BPOPLBF untuk merampas tempat wiasata tersebut. “Saya tidak yakin dan sungguh tidak percaya dimana ruangnya BPOPLBF untuk mengelola aset pemerintah daerah. Karena itu saya selaku anggota DPRD saya menindak tegas bahwa seluruh potensi daerah bahwa pemerintah dimaksimalkan untuk kelola sendiri,” ujarnya. (*/Rio)

Rekomendasi Anda

banner-single-post2
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Terkini Lainnya