DENPASAR,Jurnalbali.com – 

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian Pemerintah Provinsi Bali dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah selama sepuluh tahun terakhir. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.

———–

Apresiasi yang disertai ucapan terimakasih tersebut disampaikan Fraksi PDIP yang merupakan partai pengusung utama pemerintahan pimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjok Ace, dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, Senin, 12-6-2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dihadiri Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati Membahas dua agenda Agenda yakni, Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 Dan Pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana.

Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, dihadapan seluruh anggota DPRD Bali dalam rapat Paripurna tersebut mengungkapkan, capaian 10 kali dalam 10 tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan pada Hari Jumat (Sukra Klliwon, Watugunung) tanggal 19 Mei 2023, adalah prestasi yang membanggakan.

Pencapaian opini WTP yang kesepuluh kali ini kata Dewa Made Mahayadnya, merupakan prestasi, kerja keras, tulus ikhlas dan fokus dari Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Kami berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami mendorong pencapaian predikat WTP ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transfaransi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan daerah,” katanya.

Adapun terkait Raperda Provinsi Bali Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, Fraksi PDI Perjuangan mengajak seluruh elemen pemerintahan Provinsi Bali untuk terus mendorong dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penulis||Chinly||Editor||Edo