Pemprov Bali Rampingkan Organisasi Perangkat Daerah, Ini OPD Baru Pemprov Bali

02/03/2023 02:23
Array
Wakil Gubernur Bali, bersama Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama saat memimpin rapat Paripurna DPRD Bali pada Senin 27 Februari 2023 di Gedung DPRD Bali. (FOTO/Humas)
banner-single

DENPASAR,Jurnalbali.com – 

Guna tercapainya efisiensi pengelolaan pemerintahan, Pemprov Bali merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perihal perampingan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPRD Provinsi Bali Tahun 2023, Senin 27 Februari 2023.

————-

Wakil Gubernur Bali, Cok Ace yang mewakili Gubernur Bali, dalam kesempatan rapat Paripurna tersebut menyampaikan tanggapan terhadap penyampaian Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sebelumnya pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa konsideran yang harus diperbarui. Demikian pula
beberapa substansi yang memuat nomenklatur Perangkat Daerah harus disesuaikan karena adanya perampingan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021.

Berdasarkan perubahan perda tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perlindungan anak yang sebelumnya berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini telah bergabung menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sementara itu pengintegrasian kebijakan, program, dan pembangunan perlindungan anak tetap mengacu pada kebijakan program nasional. “Perlindungan anak merupakan salah satu wujud dari Visi Pembangunan Daerah ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yaitu mewujudkan Jana Kerthi di Provinsi Bali,” ungkap Wagub Cok Ace.

Menurutnya dengan terlaksananya perlindungan anak yang baik akan dapat menciptakan sumber daya manusia generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Di samping itu juga terdapat penyesuaian nomenklatur Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) menjadi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) serta penegasan kembali mengenai objek kegiatan perlindungan anak di Provinsi Bali serta tugas dan fungsi dari KPAD yaitu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Bali.

Baca Juga :   Mulai 1 Juli 2021 Desa Sumerta Kaja Wajibkan Masyarakat Memilah Sampah Dari Rumah

Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan penyampaian penjelasan Dewan atas Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat yang dibacakan oleh Tjokorda Gede Agung, S.Sos. Rapat Paripurna Ke-5 masa persidangan I Tahun Sidang 2023 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos.M.Si yang dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Bali dan FKPD Provinsi Bali. (*/W-49)

Rekomendasi Anda

banner-single-post2
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Terkini Lainnya