DENPASAR,Jurnalbali.com – 

Geliat kebangkitan pariwisata Bali setelah dua tahun lebih dilanda Covid-19 sejak awal tahun 2023 memang telah menunjukan perkembangan yang melegakan. Jumlah kunjungan Wisatawan yang dirangkaikan dengan angka laporan sirkulasi keuangan sesuai catatan Bank Indonesia menunjukan upaya pemulihan ekonomi Bali pasca covid-19 memang bergerak positif.

———–

Sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi Bali saat tahun-tahun dilanda Covid-19, mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Angka pertumbuhan ekonomi Bali bahkan terjun bebas dan terhenti pada angka minus 9.

Namun, capaian pemulihan pariwisata Bali, yang diperlihatkan melalui beberapa indikator, seperti perkembangan positif yang dialami seluruh steakholder pariwisata dan tingkat okupansi hunian hotel-hotel di Bali yang rata-rata diatas 50%, seharusnya tidak membuat pemerintah yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster, menjadi terlena.

Sebab menurut Fraksi Gerindra, perkembangan-perkembangan positif tersebut terus akan berjalan fluktuatif. Hal ini sangat tergantung pada dorongan yang dilakukan terhadap seluruh penggerak pariwisata yang didukung dengan berbagai kebijakan yang pogresif.

Pernyataan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali, dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, Senin, 12-6-2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dihadiri Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati Membahas dua agenda Agenda yakni, Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 Dan Pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam pemandangan umum fraksi Gerindra yang dibacakan I Ketut Juliarta, dengan tegas Gerindra Provinsi Bali menyarankan kepada Gubernur Bali agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Bila ada rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti, Fraksi Partai Gerindra sarankan agar dikonsultasikan solusinya kepada BPK RI. Sehingga bisa dituntaskan dan tidak ada tunggakan tindaklanjut dari rekomendasi BPK RI.

Saat ini perekonomin Bali sudah mulai pulih, setelah diterpa badai Covid-19 selama 2 tahun yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Bali sempat menyentuh angka minus 9. Fraksi Gerindra berharap Gubernur Bali tidak terlena dengan kebangkitan pariwisata saat ini.

Pemerintah Provinsi Bali harus mampu mendorong dan menstimulus pendapatan daerah dari sektor selain pariwisata, seperti pertanian dan perkebunan unggulan Bali, sektor peternakan unggulan Bali (sapi dan babi), kerajinan khas Bali, maupun sentra industri rakyat lainnya yang bisa diekspor maupun perdagangan antar pulau di wilayah Indonesia.

Fraksi Gerindra mencermati sering terjadi pergeseran anggaran dan perubahan kegiatan bahkan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, seperti contoh Pos Belanja Subsidi terealisasi hanya 42,25 persen dari anggaran sebesar Rp 10,350 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp 4,372 miliar lebih dan Pos Penyertaan Modal/Investasi Daerah dengan realisasai 0 persen dari anggaran sebesar Rp 5 miliar.

Begitu juga penyerapan dana sebagian besar terjadi pada akhir tahun anggaran, sehingga kontribusi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. “Hal ini perlu dievaluasi oleh Gubernur Bali,” tegasnya.

Penulis||Chinly||Editor||Edo