Konsorsium Proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk Terhenti, Begini Penjelasan Gubernur Bali

21/07/2023 03:18
Array
Maket perencanaan proyek pembangunan jalan tol Mengwi-Gilimanuk. Proyek tersebut kini sedang berhenti dikerjakan lantaran terjadi pergantian konsorsium yang mengerjakannya. (FOTO/JB-Google)
banner-single

DENPASAR,Jurnalbali.com –

Simpang siur isu mandeknya pengerjaan proyek prestisius Gubernur Bali Wayan Koster, yaitu proyek pengerjaan jalan tol Mengwi-Gilimanuk, memunculkan berbagai pertanyaan, termasuk pernyataan ‘miring’ terhadap Gubernur Bali Wayan Koster. Pasalnya, perhentian sementara proyek yang menelan miliaran rupiah tersebut terhenti justru pada saat-saat Gubernur Wayan Koster akan lengser dari jabatannya pada Oktober mendatang.

———–

Itu sebabnya banyak pihak mulai meragukan, apakah proyek yang merupakan salah satu proyek prestisius Gubernur yang juga ketua DPD PDIP Bali tersebut akan berlanjut atau akan menjadi proyek mangkrak. Keraguan tersebut muncul lantaran masa kepemimpinan Wayan Koster akan berakhir pada Oktober 2023 mendaang, sementara hingga saat ini belum jelas siapa yang akan menggantinya dan apakah mampu melanjutan proyek yang bersumber dari pinjaman tersebut.

Terkait hal itu, Gubernur Wayan Koster yang dicegat wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Bali pada Kamis 20 Juli 2023, angkat bicara dan tegas menyatakan bahwa proyek pembangunan jalan tol Mengwi-Gilimanuk tersebut tetap akan dilanjutkan.  

Untuk menguatkan pernyataanya bahwa proyek tersebut sedikit pun tidak terancam mangkrak, Koster buka suara. Bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah menggelar rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Rapat tersebut sengaja mengangkat satu agenda saja yakni penghentian sementara proyek jalan tol Mengwi-Gilimanuk.

Wayan Koster menampik tudingan bahwa proyek yang menghanguskan ratusan Hektar lahan sawah produktif yang terbentang sepanjang jalur Mengwi-Gilimanuk tersebut terancam mangkrak lantaran dirinya akan habis masa jabatan sebagai Gubernur Bali bulan Oktober mendatang.

Gubernur Bali, Wayan Koster. (FOTO/dok.jurnalbali)

 

Ia menjelaskan, bahwa terjadinya penghentian sementara proyek tersebut sudah disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Bahwa penghentian proyek tersebut lantaran terjadi pergantian konsorsium yang mengerjakan proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi.

Baca Juga :   Ini Desa di Denpasar Percontohan Bumdes Berinovasi Tingkat Nasional

“Dua hari lalu saya rapat dengan pak Menteri PU. Akan ada pergantian konsorsium. Selagi menunggu itu memang kegiatannya terhenti,” ungkap Koster.

Pasalnya, pembahasan soal konsorsium yang baru tersebut dipastikan rampung pada akhir Juli 2023 mendatang. Kendati terjadi pembagasan konsorsium, proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi dipastikan tetap dikerjakan. Namun dengan skema yang berbeda.

Lebih lanjut Koster yang kabarnya bakal maju lagi sebagai calon Gubernur untuk periode kedua pada Pemilu serentak tahun 2024 ini, menegaskan bahwa proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi tersebut merupakan kewenangan Kementerian PUPR.

 “Tetapi akhir Juli ini sudah ada kepastian. Sudah pasti berlanjut. Cuma dengan skema yang berbeda. Kewenangan Pak Menteri PU itu,” pungkas Gubernur Bali, Wayan Koster.

Wartawan mencegat Gubernur Wayan Koster untuk menanyakan kelanjutan proyek pembangunan jalan tol Mengwi-Gilimanuk, lantaran beberapa hari terakhir muncul gejolak di lokasi. Tepatnya ada perwakilan warga dari banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, mempertanyakan kelanjutan proyek tersebut dan mereka menyebut pembangunan tersebut belum jelas.

Untuk mengekspresikan protes, warga di banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, sempat memasang spanduk menyangkut protes itu, di patok areal persawahan jalan Antosari-Pupuan, yang akan terkena trabasan tol. Hingga saat ini, warga masih belum mendapat surat balasan atas layangan surat ke Pemerintah Provinsi Bali.

Koordinator aksi warga Banjar Gulingan, Nyoman Agus Suryawan menyatakan, pada dasarnya warga mendukung program Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali itu. Dijelaskannya, bahwa setelah pertemuan itu rasanya memang terkesan mandeg alias berhenti.

Warga khawatir apabila melakukan aktivitas pekerjaan, seperti menggarap sawah, perkebunan dan merenovasi rumah misalnya. Akan terkena dampak dari proyek jalan tol itu.

Baca Juga :   Kota Denpasar Jadi Percontohan Tilang Elektronik di Bali Lewat CCTV

“Kami merasa pekerjaannya tersendat. Sehingga resah. Karena sertifikat hak milik sudah tidak bisa dijadikan agunan. Bahkan, kami juga sudah menyerahkan inventarisasi lahan baik rumah, ladang maupun sawah,” ungkapnya.

Penulis||Bily||Editor||Edo

Rekomendasi Anda

banner-single-post2
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Terkini Lainnya