MANGUPURA,Jurnalbali.com – Kenaikan harga BBM sejak bulan lalu, menyisakan beberapa permasalahan di tengah masyarakat. Banyak komunitas menggelar unjuk rasa melakukan protes terhadap kebijakan kenaikan BBM tersebut. Ada yang menggunakan cara unjuk rasa, ada juga yang menempuh cara yang lebih elegan yaitu beraudiensi mengadukan permasalahan yang dialami kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk menerima aspirasi.

——-

Cara elegan tersebut ditempuh puluhan petani yang tergabung dalam komunitas petani Badung. Mereka mendatangi gedung DPRD Badung, dan langsung menemui Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Sang Ketua DPRD pun menerima para petani dengan suasana kekeluargaan di ruang kerjanya Senin (26/9).

Saat menerima audiensi tersebut, Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Gede Widiartha Negara.

Dalam kesempatan itu, petani ini mengaku dipersulit membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU, meskipun mereka sudah menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Mereka pun mendesak pemerintah dan DPRD Badung segera mencarikan solusi agar petani yang membeli solar untuk alat pertanian mereka bisa dipermudah.

Wayan Romi Arta salah satu perwakilan tukang traktor menyatakan hampir semua petani saat ini kesulitan untuk membeli solar subsidi. “Aturan dari pemerintah sudah jelas, sebagai petani kami sudah tunduk, sudah pegang surat rekomendasi dari Dinas (Dinas Pertanian, red), tapi fakta di lapangan kami tetap dipersulit beli solar (di SPBU),” ungkapnya.

Sebagai kaum tani, Romi dan tukang traktor lainnya sangat menyayangkan berbelit-belitnya aturan dalam pembelian solar bersubidi ini. “Ke Pertamina (SPBU, red) bawa surat (surat rekomendasi Dinas Pertanian, red) tapi ditolak. Katanya harus ada surat A surat B dan seterusnya. Kemudian, kami kena cuk,” bebernya.

Sebagai petani yang bekerja menggunakan mesin alat pertanian, solar merupakan kebutuhan utama. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada solusi tepat yang tidak memberatkan petani. Terlebih belakangan di sejumlah SPBU, petani yang sudah mengantongi rekomendasi dari dinas kembali diminta menunjukkan aplikasi my pertamina saat datang ke SPBU.

“Kami minta solusi dipermudah. Karena kalau solar saja kami tidak dapat beli bagaimana kami kerja?” tanya Romi sembari menyayangkan rekomendasi Dinas Pertanian kerap kali diacuhkan oleh pihak SPBU dengan berbagai alasan.

Kendala para petani ini juga diakui oleh Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Badung, I Gede Widiartha Negara. Pihaknya di dinas juga mengaku kesulitan dalam membuat format rekomendasi pembelian solar bersubsidi karena masing-masing SPBU kebijakannya tidak seragam. “Untuk rekomendasi kami di dinas tidak pernah menghambat. Paling lambat dua hari sudah keluar. Biar lebih mudah, kalau memang cukup rekomendasi dari desa silakan, tinggal kontrolnya saja dari kami,” ujarnya.

Pun demikian, Widiartha mengakui dari keluhan para petani, fakta di lapangan memang mereka sulit mendapat BBM. “Biar mudah, rekomendasi kami yang berlaku tiga bulan sekarang jadi enam bulan. Ini supaya petani tidak bolak balik ngurus administrasi saja. Tapi, setelah kami buat ini tetap saja diperhambat, bahkan ada SPBU yang menolak,” kata Widiartha.

Atas permasalahan ini, sambung dia, Kadis Pertanian sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina wilayah Bali. Hasilnya, pembelian solar untuk petani sejatinya tidak ribet, cukup hanya berbekal rekomendasi dari dinas itu saja.

“Kasus terbaru kan yang di Kuta Utara. Petani tidak dikasi sama sekali, karena (surat rekomendasi dinas) tidak diakui oleh pihak kepolisian. Setelah kita koordinasikan akhirnya surat rekomendasinya minta diubah dari sebelumnya boleh membeli solar 350 liter sekarang menjadi 150 liter per bulan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengaku akan segera menindaklanjuti keluhan petani itu dengan bersurat ke PT Pertamina. Agar PT Pertamina mengeluarkan surat edaran ke seluruh SPBU di Badung agar melayani pembelian solar bersubsidi memakai jerigen dari petani. Petani juga tidak perlu menunjukkan barcode di aplikasi my pertamina.

“Dari keluhan petani ini sudah dapat kami simpulkan bahwa kami di DPRD Badung akan bersurat ke PT Pertamina wilayah Bali agar mereka mengeluarkan surat edaran agar melayani petani yang membeli solar dengan jerigen di seluruh SPBU di Badung. Tak perlu lagi dengan barcode, cukup dengan rekomendasi itu saja,” kata Parwata sembari berharap dengan kemudahan ini pihaknya berharap para petani tidak terhambat dalam mengolah lahan pertaniannya hanya karena sulit membeli solar. (*/Bil)