DENPASAR, Jurnalbali.com –

Puluhan alumni SMA/SMK Bali Mandara dan praktisi pendidikan menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (20/6). Kedatangan mereka menginginkan sistem pendidikan di SMA/SMK Bali Mandara agar dipertahankan seperti dahulu, sejak didirikan.

——————-

Kehadiran mereka pun langsung diterima oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry dan Komisi IV DPRD Bali. Nyoman Sugawa Korry menyampaikan terimakasih kepada alumni maupun praktisi pendidikan karena telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Sesuai dengan hak sebagai warga negara Indonesia.

“Saya mengenal baik SMA/SMK Bali Mandara ini dalam rangka menunjang masyarakat miskin. Ini sudah berjalan dengan liku-likunya dan keberhasilannya,” terang politisi Golkar ini.

Lantaran di tingkat provinsi, akhir-akhir ini kendala anggaran dengan adanya pandemi, maka munculnya kajian yang melahirkan kebijakan baru terkait pendidikan. Meski demikian, aspirasi yang disampaikan oleh para alumni maupun praktisi pendidikan ke DPRD Bali akan dijadikan bahan dalam koordinasi dengan Gubernur Bali maupun dinas terkait.

“Kajian dengan provinsi yang kami baca, penduduk siswa miskin yang memerlukan bantuan jumlahnya cukup banyak. Sementara daya tampung SMA/SMK Bali Mandara terbatas, sehingga tidak semua siswa miskin tertampung disana. Dengan kajian yang berkeadilan, sama rata. Tetapi yang dirugikan yang ingin berkesempatan sekolah di sana (SMA Bali Mandara),” paparnya.

Sugawa Korry menambahkan di Bali mengenal harmonisasi, segala apapun kebijakan akan didiskusikan sebaiknya. Terutama dengan tidak memaksakan kehendak.

“Program gubernur tidak seluruhnya dapat dilaksanakan, dan keinginan adik-adik juga tidak semuanya harus dipenuhi. Berikan kami diskusikan dengan kajian ini dan kami akan melaporkan ini ke gubernur.  Mudah-mudahan ada jalan tengah, dan segala sesuatu itu kita hargai gubernur memiliki kebijakan. Mohon bersabar, kita masih ada waktu untuk berdiskusi,” paparnya saat menerima aspirasi.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta, menyampaikan beberapa kali surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD sampai di sana. Namun karena kesibukan pendistribusian tugas, sehingga surat itu tidak sampai ke komisi IV.

“Kami, di pimpinan bisa menerima langsung hari ini, kebetulan semua hadir dalam rangka menyampaikan aspirasi ini. Yaitu sistem pembelajaran SMA/SMK Bali Mandara tetap dipertahankan,” ucapnya.

Politisi PDIP asal Denpasar ini menyampaikan bahwa dirinya sempat berkunjung ke SMA/SMK Bali Mandara. Kualitasnya sangat bagus, dengan sistem asrama sehingga fokus belajar di sana.
Sementara kalau bicara siswa miskin untuk Bali jumlah sangat banyak.

Daya tampung di sekolah tersebut dia katakan sekitar 870 siswa. Sementara hampir 18 ribu siswa miskin yang ada di Bali, dan itu yang dikoordinasikan dengan  Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

“Gubernur ingin memberikan pemerataan, keadilan bagi seluruh siswa miskin secara berkeadilan.  Artinya lebih dari 870 siswa miskin akan mendapatkan  prioritas lagi,” tegas Gung Budi sapaan akrabnya.

Gung Budi mencontohkan kajian bahwa yang diberikan kepada siswa miskin, mereka yang sangat miskin tidak bisa makan akan diberikan bantuan beras  dan lauk pauk  dari Dinas Sosial. Terkait baju seragam, ada urusannya di Dinas Pendidikan. Maka ini dalam memberikan keadilan keseimbangan seluruh siswa miskin yang ada di Bali.

“Itu hasil kajian yang didiskusikan, muncul kebijakan, bukan menghapus sistem di SMA/SMK Bali Mandara.  Karena ini kebijakan pemprov  yang kesimbangan, berkeadilan, dan pemerataan bagi siswa miskin yang ada di Bali,” imbuh dia.

Gung Budi berharap yang sudah menimba ilmu di SMA/SMK Bali Mandara silakan  memberikan ilmunya kepada siswa miskin di Bali.  Agar bisa sukses semuanya, tidak hanya  di SMA/SMK Bali Mandara saja. Tapi semua SMA/SMK di Bali.

“Ayuk kita semua semangat bersatu mengentaskan kemiskinan. Agar mereka yang miskin punya kehidupan ekonomi lebih baik di kemudian hari. Untuk aspirasi ini akan kami diskusikan lagi dan carikan jalan tengah dengan pimpinan,” tutupnya.

Sementara perwakilan dari Forum Komunikasi Pendidikan Bali (FKPB), Gede Suardana, menyampaikan aspirasinya. Dia menegaskan bahwa biaya pendidikan dengan sistem SMA/SMK Bali Mandara tidak lebih dari 2 sampai 4 miliar. Selain itu kajian yang dihasilkan oleh Pemprov Bali keliru lantaran hasil kajian yang juga keliru.

“Kami sampaikan pembiayaan tidaklah 20 kali lipat yang direncana beasiswa untuk 18 ribu siswa miskin.  Siswa di Bali Mandara Hanya 800 ribu per tahun. Maka dari itu kami ingin menyampaikan pendapat dari alumni, FKPB membahas lebih dalam lagi agar tidak ada kajian yang keliru,” tegas dia.

Suardana mengatakan pihaknya akan datang kembali besok, bertemu lagi untuk diskusi dengan pimpinan dan komisi IV, pemerhati pendidikan.  Sehingga keputusan sistem pendidikan di SMA/SMK Bali Mandara itu bisa  tuntas secepatnya.

“Nanti satukan anggaran untuk SMA/SMK Bali Mandara paling banyak Rp 4 miliar atau Rp 2 miliar, tidak banyak. Jauh betul dengan megaproyek Rp 12 triliun, untuk membangun infrastruktur megaproyek yang ada di Bali.  Sing kebes kuku pak gubernur, sing kebes kuku pak ketua DPR atau pak wakil ketua DPR,” ucapnya saat orasi. (*/Bil)